SuaraMadura.id – Hasil seleksi calon Sekda Sumenep menyisakan tiga nama di mana masing-masing dari ketiganya diketahui menyisakan persoalan yang menjadi bagian rekam jejak kurang baik dalam karirnya.
Berdasarkan keputusan Panitia Seleksi, tiga nama yang tersisa adalah Agus Dwi Saputra, Chainur Rasyid dan Abd. Rahman Riadi. Di mana salah seorang dari ketiganya akan dipilih oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo sebagai Sekda Sumenep.
Kendati begitu berdasarkan data dan hasil investigasi, ketiga calon Sekda Sumenep itu tercatat memiliki rekam jejak buruk yang dinilai akan berpengaruh terhadap posisinya sebagai Kepala para ASN se-Kota Keris.
Kita mulai dari urutan pertama yang lolos ke tahap terakhir calon Sekda Sumenep, Agus Dwi Saputra. Pria asli Jawa yang mengawali karir sebagai Ajudan Bupati, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Agus Dwi Saputra diketahui menerima jatah tanah dari Raja Properti Kota Keris, Haji Sugianto yang kemudian di atas namakan rekan sejawatnya sesama IPDN yakni, Heru Santoso yang saat ini menjabat Kepala DPMPTSP Sumenep.
Selain itu, Agus Dwi Saputra juga dikabarkan meminta dengan paksa sejumlah uang yang bernilai miliaran rupiah atas pembelian tanah dinas yang dipimpinnya kala itu, yang kemudian sering disebut kasus ‘kresek hitam’.
Beralih ke calon berikutnya, Chainur Rasyid yang kini menduduki kursi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sumenep, pernah tersandung kasus korupsi yang kemudian menjerat anak buahnya bersama kontraktor pelaksana proyek PATM.
Meski lolos tak terseret hukum di kasus tersebut, namun banyak pihak menilai pria yang karib disapa Inong tersebut seharusnya ikut bertanggung jawab mengingat posisinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di dinasnya.
Nama terakhir dalam bursa calon Sekda Sumenep, yaitu Abd Rahman Riadi juga mempunyai rekam jejak kelam pada saat menjabat Kepala DPMPTSP yang bahkan diberikan julukan ‘preman berseragam’ oleh beberapa pengusaha.
Julukan ‘preman berseragam’ diberikan kepada Abd Rahman Riadi, sebab dirinya kerap kali meminta upeti atas proses pengajuan perijinan di dinas yang dikepalainya. Mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah.
“Untuk satu pengajuan permohonan perusahaan rokok, Pak Kadis meminta 15 juta rupiah. Malah menurut rekan pengusaha yang lain, beliau pernah meminta 20 juta,” beber salah satu pengusaha rokok Sumenep berinisial HR.
Bahkan berdasarkan bukti chat WhatsApp antara Abd. Rahman Riadi dengan Haji Sugianto, terungkap ia pernah menggunakan jabatannya sebagai Kepala DPMPTSP untuk mendapatkan harga miring atas pembelian tanah pribadinya.
Menarik mengikuti perkembangan siapa yang akan terpilih menjadi Sekda Sumenep, sambil terus mengupas secara mendalam rekam jejak dan kinerja ketiganya. Simak terus ulasannya hanya di SuaraMadura.id.
