SuaraMadura.id – Sering padamnya penerangan PJU Kota Sumenep, dipertanyakan Jaringan Strategis (Jastra) yang menilai adanya ketidakberesan pada dinas terkait.
Padahal kata Ketua Jastra Hasyim Khafani, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI), PJU Sumenep menghabiskan anggaran tak kurang dari 15 miliar rupiah setiap tahunnya.
Kendati begitu, kualitas penerangan yang dihasilkan PJU Sumenep untuk wilayah kota dinilai Hasyim tidak maksimal. “Padahal sepintas yang saya ketahui anggaran nya cukup fantastis, yakni kurang lebih 15 miliar per tahun,” ujarnya. Sabtu (21/02).
“Kegelapan tersebut bukanlah hal yang baru dan pertama kali terjadi, tetapi sudah berulang kali. Hal ini menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan kami,” sambungnya.
Ia kemudian mempertanyakan alokasi anggaran untuk PJU Sumenep tersebut. “Dari anggaran 15 miliar itu dikembangkan untuk apa saja, apakah menguap begitu saja? Kemungkinan besar ada dugaan permainan, baik dari pihak Disperkimhub maupun dari PLN,” ucap Hasyim.
Ketua Jastra itu kemudian meminta Disperkimhub dan PLN yang dalam hal ini dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, jangan tuli dan berhenti abai terhadap amanah yang diemban atas PJU Sumenep.
Selain persoalan anggaran, Hasyim mengatakan, sering padamnya PJU Sumenep juga berbahaya bagi keselamatan warga Kota Keris. “Apalagi di bulan Ramadhan ini aktivitas warga meningkat pada malam hari. Jangan sampai angka laka semakin meningkat,” pungkasnya.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kondisi PJU Sumenep memang mengkhawatirkan pada sejumlah ruas utama seperti daerah Pasar Sore ke utara hingga Pamolokan, Pangarangan ke timur sampai Jalan Raung.
Pihak berwenang atas PJU Sumenep pun belum bisa dimintai tanggapannya terkait kondisi gelap gulita yang ditimbulkan, dikarenakan kondisi libur akhir pekan.
