SuaraMadura.id — Di tengah gencarnya narasi ketegasan, disiplin, dan keteladanan pejabat publik yang terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto, publik justru dikejutkan oleh sebuah video memalukan yang berbanding terbalik.
Dua oknum anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Partai Gerindra, masing-masing laki-laki berinisial RI dan perempuan berinisial APW, terseret dugaan pesta minuman keras (miras) di sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai club malam.
Isu ini mencuat setelah beredarnya sebuah video yang diduga direkam pada pertengahan Desember 2025, sebagaimana disampaikan narasumber kepada redaksi.
Dalam video tersebut, tampak sejumlah pria dan wanita berada di sebuah ruangan dengan suasana gemerlap.
Dua oknum anggota Legislatif dari partai besutan Presiden Prabowo Subianto berinisial RI dan APW diduga terlihat berjoget-joget manja diiringi musik “Cinta Satu Malam”, bersama beberapa orang lainnya.
Mereka tampak menikmati suasana malam yang penuh musik dan hiburan, yang oleh sebagian pihak ditafsirkan sebagai aktivitas pesta miras di lokasi hiburan malam.
Kini reaksi publik terlanjur memanas. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah seharusnya menjadi simbol keteladanan moral dan etika, bukan justru terjebak kepada hal hal yang dinilai tidak pantas bagi seorang wakil rakyat.
Kasus ini kian sensitif karena menyeret Partai Gerindra, partai pemenang pemilu yang kini memimpin pemerintahan nasional. Banyak pihak menilai, dugaan tersebut merupakan tamparan keras di tengah upaya membangun citra pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin. Salah satunya datang dari pemerhati hukum dan kebijakan publik, Tolak Amir.
“Kalau benar terjadi, ini bukan hanya masalah pribadi oknum, tapi bisa mencoreng citra Gerindra secara nasional. Publik melihat ini sebagai ironi di tengah narasi keteladanan yang digaungkan Presiden Prabowo,” tegasnya. Selasa (06/01).
Ia menilai, tidak boleh ada kesan pembiaran atau perlindungan terhadap kader yang terseret isu serius. Menurutnya, penegakan etika harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Partai harus tegas dan bapak Prabowo jangan diam. Jangan sampai publik menilai ada standar ganda. Etika wakil rakyat harus ditegakkan,” lanjutnya.
Pihaknya juga mendesak Badan Kehormatan DPRD Bangkalan, DPP Partai Gerindra, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara terbuka agar persoalan ini tidak terus menjadi bola liar di ruang publik.
Sementara itu, APW saat dikonfirmasi media ini membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan merupakan acara keluarga, bukan pesta miras. Padahal dalam video sangat jelas.
“Itu video lama. Itu acara keluarga. Tidak ada pesta miras dan tidak di diskotik,” tegas perempuan cantik, oknum anggota DPRD Bangkalan, inisial APW.
Ia juga menyebut bahwa persoalan tersebut sudah selesai dan telah ditangani secara internal oleh lembaga DPRD maupun partai politik yang menaunginya.
“Masalah ini sudah selesai dan sudah ditangani oleh lembaga DPRD dan partai,” sebutnya.
Terkait kembali beredarnya video tersebut, APW mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang menyebarkannya. Ia meminta agar sumber dan motif penyebaran video itu ditelusuri secara objektif.
“Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan. Silakan ditanyakan dari mana asalnya dan apa maksudnya menyebarkan,” katanya.
APW juga meminta agar klarifikasi dilakukan secara resmi dengan mengirimkan surat resmi untuk klarifikasi lebih lanjut.
“Kalau mau klarifikasi langsung, silakan secara resmi bersurat ke saya, serta memberi tahu legalitas media Detikzone. Baru kita atur jadwal ketemu di mana, saya siap klarifikasi. Biar media Detikzone Sumenep bisa membuat berita resmi klarifikasinya, bukan opini,” pungkas APW.
Dugaan pesta miras yang menyeret nama oknum anggota DPRD dari partai penguasa bukan semata soal benar atau tidaknya sebuah video, melainkan soal kepercayaan publik.
Ketika wakil rakyat terseret isu yang bertentangan dengan norma kepatutan, publik tidak bisa disalahkan jika curiga. Jabatan politik bukan hanya soal hak, tetapi juga beban moral. Semakin tinggi jabatan, semakin sempit ruang untuk bersikap “biasa saja”.
