SuaraMadura.id — Dinas Pendidikan Sumenep terus mempercepat program penuntasan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui kegiatan verifikasi dan validasi data yang melibatkan lintas sektor.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data hasil koordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan secara langsung hingga ke tingkat desa, dengan menggandeng sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep. Agus Dwi Saputra, melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Kabid PAUD), Lisa Bertha Soetedjo yang akrab disapa Bertha menjelaskan bahwa tim gabungan dari berbagai OPD telah turun ke lapangan sejak awal pekan lalu.
“Kami membentuk tiga tim besar, masing-masing beranggotakan perwakilan dari lima OPD, yakni Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Sosial, BPMP, dan Dukcapil. Setiap hari ketiga tim ini bergerak ke tiga titik berbeda di beberapa kecamatan,” ungkap Bertha, Kamis (7/11), di sela kegiatan sosialisasi program tersebut.
Menurutnya, metode verifikasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh kepala desa dalam satu kecamatan. Langkah ini dipilih agar proses validasi data anak tidak sekolah lebih efisien.
“Setiap kecamatan rata-rata memiliki 10 sampai 12 desa. Kalau kami mendatangi satu per satu, tentu butuh waktu lama. Karena itu, kami kumpulkan kepala desa di satu titik agar verifikasi bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat bawah. Tujuannya, memastikan data anak tidak sekolah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Bertha menambahkan, kegiatan verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari data Pusdatin yang sebelumnya diterima Dinas Pendidikan. Data tersebut kini sedang dicocokkan dengan basis data kependudukan milik Dukcapil serta diverifikasi langsung oleh tim gabungan di lapangan.
“Kami targetkan akhir November seluruh data sudah selesai diverifikasi, termasuk wilayah kepulauan. Pelaksanaannya melibatkan pengawas sekolah dan tenaga pendidikan di masing-masing wilayah agar proses berjalan lebih cepat,” paparnya.
Meski demikian, Bertha mengakui wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan dan strategi khusus karena kondisi geografis yang menantang. Namun pihaknya tetap optimis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Untuk kepulauan kami menggandeng petugas wilayah setempat agar tim bisa bergerak serentak. Insya Allah, akhir November semua rampung,” tegasnya.
Program verifikasi dan validasi data ATS ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memastikan seluruh anak memperoleh haknya atas pendidikan.
Melalui langkah lintas sektor ini, diharapkan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
