“Kata Pak Dian (Ferdian Tetrajaya, red) ada 15 orang jurnalis yang didata ikut Safari Kepulauan Bupati. Didominasi jurnalis televisi. Terus saya tanya penetapannya berdasarkan apa, mengikuti daftar yang lama yang sudah ada katanya,” beber HN.
Menurut HN, apa yang disampaikan oleh Kepala Diskominfo Sumenep tersebut tidak mencerminkan asas pemerataan berkeadilan. “Sedangkan kalau kita klaim iklan pemberitaan diminta gantian agar rata kebagian semuanya,” sesalnya.
Baca juga: Suguhan Program ABS Kala Menparekraf Sandiaga Uno ke Sumenep
Sementara, Ketua DPD LAKI Jatim, Bagus Junaidi menilai penetapan pewarta yang ikut Safari Bupati Sumenep harusnya mencerminkan rasa keadilan. “Semestinya memang bergantian guna mengayomi semua insan jurnalis,” tegasnya, Rabu (1/6).
“Safari Kepulauan Bupati Sumenep setahu saya merupakan tupoksi dari Bagian Pembangunan Setdakab Sumenep. Jika ada teman wartawan yang merasa tidak terakomodir, berarti komunikasi Kabag-nya yang buruk,” sergahnya.
Lebih lanjut Edi, panggilan karib Ketua DPD LAKI Jatim menganggap, jika Bagian Pembangunan Setdakab dan Diskominfo Sumenep tidak mampu mengayomi seluruh wartawan baik media online, cetak maupun televisi.
“Padahal bupati telah berulangkali menyampaikan, kalau teman-teman media itu adalah mitra Pemkab Sumenep. Berarti hal ini mencerminkan kepala OPD yang tidak memahami arah dan keinginan bupati,” pungkasnya.
Tentunya dapat dipastikan pemberitaan ini tersaji bukan didasari oleh adanya rasa kecemburuan kepada rekan-rekan jurnalis yang berangkat dalam Safari Kepulauan Bupati Sumenep kali ini.
Hingga berita ini naik tayang Bagian Pembangunan Setdakab dan juga Diskominfo Sumenep, belum dapat dikonfirmasi mengenai penetapan jurnalis dalam Safari Kepulauan Bupati Sumenep.
