SuaraMadura.id – Persoalan dugaan pemotongan anggaran untuk penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Sumenep) terus menggelinding.
Terbaru, salah seorang Anggota DPRD Kab. Sumenep, dari Partai PDI Perjuangan yakni Hosnan Abrori ikut disebut mengetahui soal BSPS Sumenep, khusus Aspirator Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah.
Narasumber berinisial PM, yang berprofesi sebagai Pendamping menyebut, usulan penerima BSPS Sumenep milik Aspirator Said Abdullah, dikoordinir oleh 2 (dua) orang AK dan AN (Inisial) yang berkomunikasi langsung dengan Hosnan Abrori.
“Ak dan An itu yang terlibat langsung dalam pengusulan calon penerima BSPS Sumenep di Kepulauan, khusus Aspirator Buya Said. Keduanya juga yang berperan sebagai eksekutor pemotongan dan seringkali menyebut nama Hosnan yang kini menjadi Anggota DPRD,” ujar PM. Kamis (14/2).
Selain itu, PM juga menerangkan bahwasanya playmaker dalam kongkalikong bantuan milik Kementerian PUPR di bawah tetaplah Korkab BSPS Sumenep, Rizky Pratama.
Ia melanjutkan, memang pola permainan pemotongan tersebut sangat rapi dan terstruktur. Tidak ada pengusul/penerima di bawah yang berkomunikasi langsung dengan Hosnan maupun Rizky Pratama.
“Jadi urutannya begini. Dari Aspirator ke bawah yaitu Hosnan bersama Korkab BSPS lalu ke AK, AN dan RY. Nah 3 nama terakhir itu yang bergerak di bawah menjaring dan mengumpulkan pundi-pundi hasil pemotongan anggaran per penerima bantuan,” bebernya.
Sementara Hosnan Abrori yang dikonfirmasi melalui panggilan Whatsapp menampik dan mengatakan hal tersebut tak benar. “Saya tidak kenal dengan yang namanya AK dan AN. Saya juga tidak tahu berapa jumlah penerima yang Aspiratornya Pak Said,” jawabnya.
“Yang bisa saya pastikan, untuk program BSPS Sumenep yang Pak Said, sama sekali tidak ada potongan, nol rupiah. Dan saya juga berharap pihak-pihak di bawah jangan coba bermain-main,” tukas Hosnan.
Ketika ditanyakan mengenai apakah dirinya mengenal Korkab BSPS Sumenep, Hosnan pun mengaku kenal. “Ya kenal sebatas kenal saja, teman,” ungkapnya.
Permasalahan dugaan pemotongan terhadap nominal bantuan kepada penerima BSPS Sumenep, nampaknya bagaikan benang kusut yang memerlukan ketelatenan untuk mengurainya satu persatu.
