Berita

Ludruk Komisi III DPRD Sumenep yang Ingin Tutup Tambang Galian C Ilegal

1284
×

Ludruk Komisi III DPRD Sumenep yang Ingin Tutup Tambang Galian C Ilegal

Sebarkan artikel ini
Ludruk Komisi III DPRD Sumenep yang Ingin Tutup Tambang Galian C Ilegal
Komisi III DPRD Sumenep getol ingin menutup tambang galian c ilegal.

SuaraMadura.id – Komisi III DPRD Sumenep yang sedang gencar soroti tambang galian c ilegal di Kota Keris dinilai aktivis tak ubahnya seperti sedang melakonkan ludruk.

Getolnya anggota dewan yang terhormat dari Komisi III DPRD Sumenep itu terlihat kala lakukan audiensi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Bahkan Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri langsung meminta aparat penegak hukum menutup semua tambang galian c ilegal yang ada.

Kendati begitu, aktivis pemerhati kebijakan publik Kota Keris, Nurahmat mengatakan hal tersebut tak ubahnya seperti sedang memainkan pertunjukkan ludruk.

“Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Karena ada salah satu anggota Komisi III DPRD Sumenep yang merupakan putra dari raja tambang galian c ilegal,” ujarnya. Senin (17/2).

Anggota Komisi III DPRD Sumenep dimaksud, kata Nurahmat ialah Bagas yang merupakan politisi dari PDI Perjuangan. “Iya Bagas itu kan putranya Haji Imam si raja tambang galian c ilegal,” beber Nurahmat.

“Jadi saya melihatnya lucu getolnya Komisi III DPRD Sumenep yang ingin menutup tambang galian c ilegal ini. Saya lebih melihatnya ada agenda lain di baliknya,” katanya.

Ditanyakan kembali mengenai apa agenda lain yang dimaksud dirinya itu, Nurahmat hanya menjawab bahwa pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Komisi III DPRD Sumenep.

Berdasarkan data Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Nama Haji Imam termasuk dalam daftar pemilik tambang galian c ilegal yang mengajukan proses izin ke tingkat Jawa Timur.

BPKP Diminta Segera Audit BSPS Sumenep
Berita

SuaraMadura.id – Pengusaha muda sekaligus pemerhati kebijakan publik Kota Keris, Fauzi As angkat bicara terkait viralnya polemik pemotongan anggaran Bantuan…