Scroll untuk baca artikel
Ekonomi

Calon Direksi PD Sumekar, Antara Restu Bupati dan Catatan Merah Masa Lalu

162
×

Calon Direksi PD Sumekar, Antara Restu Bupati dan Catatan Merah Masa Lalu

Sebarkan artikel ini
Calon Direksi PD Sumekar, Antara Restu Bupati dan Catatan Merah Masa Lalu
Demonstrasi di salah satu BUMD Sumenep. Foto/Kumparan.

SuaraMadura.id – Beredarnya kabar restu bupati kepada salah satu calon Direksi PD Sumekar semakin memanas menjelang akhir proses seleksi terbuka. Santernya isu pun dikaitkan dengan persoalan hukum yang pernah mendera BUMD Sumenep lainnya.

Tahapan terakhir seleksi terbuka calon Direksi PD Sumekar diketahui ialah proses wawancara dengan pemilik seratus persen saham perseroan daerah Sumenep, yakni Bupati Achmad Fauzi. Yang akan berlangsung esok lusa, Selasa 20 Desember 2022.

Scroll Keatas Untuk Melanjutkan.
Hub Kami Untuk Kerjasama .

Wawancara akhir bersama kepala daerah Kota Keris kemudian dianggap tidak akan mempengaruhi keputusan mengenai siapapun yang terpilih memimpin PD Sumekar. Sebab salah satu dari tiga orang tersisa diyakini mengantongi restu bupati.

Pemerhati kebijakan publik Sumenep yang dikenal dengan nama Fauzi Mami Muda, menganalisa bahwa ada kemungkinan restu didapat karena berkaitan dengan rekam jejak masa lalu yang sempat melibatkan nama bupati.

“Satu dari ketiga calon Direksi PD Sumekar, dulu sangat getol mensoroti kasus BUMD lain milik pemkab yang telah diproses secara hukum,” terang Fauzi mengawali perbincangan santai di Mami Muda, salah satu usaha yang dimilikinya. Minggu (18/22).

Bahkan si penerima rekomendasi khusus di pemilihan Direksi PD Sumekar, kata Fauzi, ketika itu tak segan menurunkan massa aksi untuk mempertanyakan perkembangan proses hukum yang menjerat perusahaan pelat merah Sumenep tersebut.

“Seperti kita ketahui bersama, kasus BUMD Sumenep yang bergerak di bidang migas pernah menyeret nama bupati yang saat itu masih menjabat wakil. Beliau disinyalir menjadi pihak terlibat namun Untouchable (Tidak tersentuh, red),” sergahnya.

Kendati kasus korupsi dana migas itu sudah inkracht alias telah berkekuatan hukum tetap, pemilik brand LaBatik tersebut mengatakan, bahwasanya hal itu hingga kini masih saja diperdebatkan oleh masyarakat Sumenep.

“Nah, saya mencoba menarik benang merah antara isu rekom bupati dengan aktivitas si calon yang dahulu aktif meneriakkan kasus tersebut yang menjadi catatan merah perjalanan politik bupati muda kita. Catatan merah ya,” katanya.

Menurut Fauzi, bisa saja bupati memberikan titah kepada si calon Direksi PD Sumekar itu sebagai upaya mengubur persoalan yang berpotensi menyandera. “Atau paling tidak, bisa dikatakan langkah preventif lah,” tutup Fauzi Mami Muda di akhir obrolan.