Berita

Begini Pola Permainan Pemotongan BSPS di Sumenep

2089
×

Begini Pola Permainan Pemotongan BSPS di Sumenep

Sebarkan artikel ini
Begini Pola Permainan Pemotongan BSPS di Sumenep
Gambar ilustrasi: Begini Pola Permainan Pemotongan BSPS di Sumenep.

SuaraMadura.id – Pola permainan pemotongan anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, diungkap oleh Kepala Desa.

Ternyata tidak mudah mendapatkan program BSPS di Sumenep, ada sejumlah mahar yang harus diberikan di depan atau di potong belakangan berupa persentase.

Hal tersebut berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Kades asal Kepulauan Kangean, tepatnya di Kecamatan Sapeken, kepada awak media. Yakni SP (inisial) dan Joni Junaidi.

“Untuk mendapatkan bantuan BSPS, kita (Kades) harus menyerahkan uang di awal alias DP sebesar Rp 3 juta yang diberikan secara tunai,” ujar SP.

Ia menambahkan, setelah program tersebut turun pihaknya masih harus memberikan lagi uang sebesar Rp 3 juta. “Jadi totalnya Rp 6 juta,” ungkapnya.

Apa yang disampaikan SP itu pun dibenarkan oleh Kades Sapeken, Joni Junaidi. “Iya betul itu Mas. Kita juga seringkali ditawarkan BSPS tapi saya menolak,” ucapnya. Senin (10/2).

Mengapa ia menolak, Joni menjelaskan, karena adanya permintaan mahar jika ingin mendapatkan program BSPS tersebut. “Berat mas pertanggungjawabannya ke Allah. Apalagi masyarakat sekarang juga sudah cerdas,” katanya.

Oleh karena itulah, di masa kepemimpinannya, Desa Sapeken tidak pernah mendapat program BSPS. “Ya mungkin itu tadi, karena kita menolak memberikan mahar makanya tidak pernah dapat,” tukasnya.

Padahal kalau berbicara kebutuhan, Desa Sapeken sangat membutuhkan program mulia dari Kementerian PUPR tersebut. “Ya banyak masyarakat sebenarnya yang butuh mas tapi ya itu tadi,” keluh Joni.

Lanjut Kades muda bergelar Spd.I. itu, dirinya sempat dipaksa agar mau mengusulkan program BSPS tersebut. “Malah saya ditawari opsi penbayaran di belakang atau tidak usah pakai DP,” bebernya.

“Kalau ada DP atau tanda jadi, maka maharmya berada di angka 30%.  Sedangkan jika tidak memberikan DP di awal maka nanti dipotong sebesar 40%,” tandasnya.

Lantas kepada siapa para Kades di Sumenep menyerahkan mahar program BSPS tersebut? Apakah ada kaitannya dengan Korkab BSPS yang disebut bergaya hidup hedon? Ikuti terus hanya di SuaraMadura.id.

BPKP Diminta Segera Audit BSPS Sumenep
Berita

SuaraMadura.id – Pengusaha muda sekaligus pemerhati kebijakan publik Kota Keris, Fauzi As angkat bicara terkait viralnya polemik pemotongan anggaran Bantuan…