Berita

Pesta Miras Anggota DPRD Gerindra Bangkalan Mencuat, Moralitas Pejabat Publik di Titik Nadir

272
×

Pesta Miras Anggota DPRD Gerindra Bangkalan Mencuat, Moralitas Pejabat Publik di Titik Nadir

Sebarkan artikel ini
Pesta Miras Anggota DPRD Gerindra Bangkalan Mencuat, Moralitas Pejabat Publik di Titik Nadir
Tangkapan layar pesta miras Anggota DPRD Gerindra Bangkalan.

SuaraMadura.id — Di tengah gencarnya seruan Presiden Prabowo Subianto soal disiplin, keteladanan, dan moralitas pejabat publik, publik Bangkalan justru diguncang kabar yang berlawanan arah. Dua oknum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Fraksi Partai Gerindra, berinisial R I dan APW, terseret dugaan pesta minuman keras (miras) yang memicu kegaduhan dan perdebatan luas di tengah masyarakat.

Isu ini mencuat setelah sebuah video beredar luas dan disebut-sebut direkam pada pertengahan Desember 2025. Video tersebut memperlihatkan sejumlah pria dan wanita berada di sebuah ruangan tertutup dengan suasana yang oleh publik ditafsirkan sebagai aktivitas mabuk-mabukan.

Meski konteks dan keaslian video masih perlu klarifikasi menyeluruh, kemunculannya langsung menyulut kemarahan dan kekecewaan publik.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal benar atau tidaknya sebuah video, melainkan soal etika wakil rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dipandang memiliki tanggung jawab moral untuk memberi contoh, bukan justru menjadi sumber kontroversi.

“Ini bukan hanya soal video, tapi soal moral pejabat publik. Kalau benar, ini sangat memalukan,” tegas Tolak Amir, Pengamat Hukum Madura.

Kasus ini menjadi semakin sensitif karena menyeret nama Partai Gerindra, partai pemenang pemilu yang kini memegang kendali pemerintahan nasional. Di mata publik, dugaan ini dinilai sebagai ironi besar di tengah narasi ketegasan dan kedisiplinan yang terus digaungkan Presiden Prabowo.

Tolak Amir menilai, jika dugaan tersebut terbukti, maka dampaknya tidak berhenti pada individu.

“Kalau benar, ini bukan sekadar masalah pribadi oknum, tapi bisa mencoreng citra Gerindra secara nasional. Publik akan bertanya, sejauh mana komitmen partai terhadap etika dan keteladanan,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak boleh ada kesan pembiaran atau perlindungan terhadap kader yang terseret isu serius.

“Partai harus tegas. Jangan sampai publik menilai ada standar ganda. Etika wakil rakyat harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambahnya.

Di tengah derasnya sorotan publik, APW akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah keras tudingan pesta miras dan aktivitas di diskotik sebagaimana yang beredar.

Menurut APW, video tersebut adalah video lama, bukan peristiwa baru seperti yang dipersepsikan publik. “Itu video lama,” ujar APW saat dikonfirmasi.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan dalam video tersebut adalah acara keluarga, bukan pesta miras dan tidak berlangsung di tempat hiburan malam. “Itu acara keluarga. Tidak ada pesta miras dan tidak di diskotik,” tegasnya.

Lebih lanjut, APW menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah pernah ditangani secara internal oleh lembaga DPRD Bangkalan dan partai politik yang menaunginya. “Masalah ini sudah selesai dan sudah ditangani oleh lembaga DPRD dan partai,” jelasnya.

Terkait beredarnya kembali video tersebut, APW mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang menyebarkannya. Ia meminta agar asal-usul video dan motif penyebarannya ditelusuri secara objektif.

“Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan. Silakan ditanyakan ke pihak yang mendapatkan video itu, dari mana asalnya dan apa maksudnya menyebarkan,” katanya.

APW juga menekankan bahwa klarifikasi seharusnya dilakukan secara resmi dan beretika, bukan melalui opini liar di ruang publik.

“Kalau mau klarifikasi, secara resmi saja. Bersurat dan sertakan legalitas media,” ujarnya. Ia mengaku siap memberikan klarifikasi terbuka agar media dapat menyajikan berita klarifikasi resmi, bukan sekadar asumsi.

Meski bantahan telah disampaikan, kegaduhan belum sepenuhnya reda. Bagi publik, klarifikasi yang datang belakangan tidak otomatis menghapus kekecewaan. Jabatan politik dipandang bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah moral.

Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto yang menjanjikan ketegasan dan disiplin, kasus ini menjadi ujian nyata: apakah partai penguasa dan lembaga legislatif daerah berani bersikap transparan dan tegas, atau justru membiarkan kepercayaan publik terkikis perlahan.

Publik kini menunggu bukan hanya bantahan, tetapi tindakan nyata. Karena di mata rakyat, kekuasaan tanpa etika hanyalah panggung yang suatu saat tirainya akan runtuh.

Dandim 0827/Sumenep Mohon Diri
Berita

SuaraMadura.id – Lepas sambut Dandim 0827/Sumenep dari Letkol Inf Yoyok Wahyudi ke Letkol Arm Bendi Wibisono tandai pergantian pucuk pimpinan…