SuaraMadura.id – Bola panas kasus dugaan tindak pidana korupsi program BSPS Sumenep menggelinding hingga pusat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan turun sidak ke Kota Keris.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya milik Kementerian PUPR, kini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah tinggal mereka.
Kendati begitu, mencuatnya kasus dugaan korupsi BSPS Sumenep mengungkap fakta menarik. Bahwasanya yang meningkat bukanlah kualitas rumah penerima melainkan kantong pribadi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Dimana berdasarkan data dan pengakuan sejumlah Kades yang telah dipanggil dan diperiksa Kejari seputar kasus dugaan korupsi BSPS Sumenep, muncul nama-nama Pendamping dan Korkab yang diduga melakukan penyimpangan realisasi program mulia tersebut.
Modus yang dilakukan pun variatif, terstruktur, sistematis dan masif terhadap 5.490 penerima BSPS Sumenep. Mulai dari rekayasa toko material, sampai pemotongan dari setiap anggaran yang diterima masyarakat.
Ramainya pemberitaan, pergerakan, bahkan gas polnya Kejari Sumenep dalam upaya mengungkap kasus dugaan korupsi BSPS Sumenep yang ditaksir merugikan negara puluhan miliar rupiah, memantik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turun gunung.
Menurut narasumber yang berkomunikasi langsung dengan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, inspeksi mendadak alias sidak akan dilakukan pada program BSPS Sumenep.
“Hasil komunikasi saya dengan pihak internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sidak BSPS Sumenep dijadwalkan hari Kamis, 24 April,” ungkap narasumber yang tak ingin disebut namanya.
Sidak yang dilakukan, lanjut narasumber, sebagai langkah tindak lanjut kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan realisasi program BSPS Sumenep. “Sudah menjadi atensi nasional,” ujarnya.
Turun gunungnya pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan sidak BSPS Sumenep semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan dalam program mulia tersebut.
