SuaraMadura.id – Kemenag Sumenep baru saja deklarasikan zona integritas dengan acara seremonial yang dihadiri Wabup Kota Keris. Aktivis menilai hal tersebut tak ubahnya gerakan cuci tangan sang kepala.
Deklarasi zona integritas ditandai penandatanganan pakta integritas oleh jajaran Forkopimda Sumenep bersama seluruh pejabat struktural, fungsional, serta para pegawai di lingkungan Kemenag Sumenep yang dilangsungkan di Graha Al Ikhlas, Kemenag Sumenep.
Kepala Kemenag Sumenep, Abdul Wasid beralasan, deklarasi zona integritas bukan sekedar seremoni, melainkan langkah awal menuju perubahan nyata dalam sistem pelayanan publik, tanpa adanya praktik yang merugikan, seperti gratifikasi dan korupsi.
Kendati begitu, Aktivis dari Aliansi Progresif Sumenep, Prasianto mengecam keras dan menuding kegiatan tersebut merupakan gerakan cuci tangan dari Abdul Wasid, Kepala Kemenag Sumenep.
“Sejumlah persoalan di Kemenag Sumenep muncul saat Abdul Wasid menjabat. Mulai dari penipuan pelunasan dana haji, pungutan ke madrasah, sampai pengelolaan dana inkubasi yang tidak transparan,” ujar Prasianto. Jumat (12/09).
Sehingga dirinya menilai deklarasi zona integritas yang dilakukan Kemenag Sumenep hanyalah sebuah upaya sang kepala untuk mengalihkan tanggung jawab dan seolah ingin menampilkan citra bersih ke masyarakat.
Pungutan liar yang terjadi di lingkup madrasah yang berada di bawah naungan Kemenag Sumenep, lanjut Prasianto, kerap kali terjadi. Biasanya dikemas dengan nama sodaqoh atau infak, terkini pungutan biaya Pekan Olahraga dan Seni (Porseni).
“Publik selama ini sering keliru dan seringkali terfokus ke Dinas Pendidikan Sumenep. Padahal, anggaran untuk madrasah di Kemenag Sumenep, jauh lebih besar dan luput dari sorotan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Aliansi Progresif Sumenep akan fokus membuka tabir yang selama ini menyelimuti Kemenag Sumenep, terutama semenjak di bawah kepemimpinan Abdul Wasid. “Sebentar lagi akan ada kejutan. Ya, sebelas dua belas lah dengan kasus BSPS,” pungkasnya sembari tersenyum.
