Dua Kepala OPD Dianggap Coreng Citra Bupati Sumenep

SuaraMadura.id – Dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sumenep yakni, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tengah menuai sorotan warga masyarakat Sumenep.

Kedua OPD tersebut dinilai berkinerja buruk dan hanya merusak citra bupati saja. Kepala Disbudporapar Moh. Iksan, dianggap telah melakukan plagiarisme atau plagiat pada logo hari jadi Kabupaten Sumenep dan Raperda Desa Wisata.

Sementara Kepala Satpol PP Ach. Laili, diduga tidak memiliki keberanian untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) serta hanya melakukan pencitraan semata dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Pembahasan mengenai keduanya ramai menjadi topik di sejumlah Whatsapp Group (WAG) dalam beberapa hari terakhir. Adalah Ibnu Hajar seniman senior yang pertama kali mengkritisi logo hari jadi Kota Keris yang dianggap mirip dengan yang dibuat Kabupaten Ngawi.

“Logo hari jadi Sumenep dan Ngawi konsepnya kok sama ya? Apa tdk ada kreasi lain. Tak Tao se ngoca’a lajhu bhuru posang (Tidak tahu mau bilang apa, jadi pusing, red),” unggah Ibnu Hajar di WAG Forum Pariwisata Sumenep. Jum’at (16/9).

Anggota WAG lainnya NN ikut menanggapi. “VIRALKAN. Apakah memang hanya bisanya seperti ini nih OPD terkait kerjanya, jangan berbuat sembarangan, tapi harus pak Bupati yang menanggung dosa anda, ini sangat fatal,” ujarnya.

Salah satu penggiat pariwisata, Anwar menilai Sumenep kota males mikir dan meminta kepada Wakil Bupati Sumenep agar kadis dan anak buahnya yang tak berkompeten dibuang saja, “male tak dus nudusi (Agar tidak membuat malu, red),” katanya. Sabtu (17/9).

“Kadis dan “turunannya” yang gak kompeten maka akan melahirkan karya yang impoten, agebey logo rea tak larang, masak pemda tak andik pesse (Membuat logo ini tidak mahal masa Pemda tidak punya uang, red)?” Sergah Anwar.

Sebelumnya, ketika Kepala Disbudporapar menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep juga pernah menuai kritik tentang format surat dinas yang terindikasi hasil copy paste dari Daerah lain.

Sementara warga masyarakat Kota Keris memberi komentar pedas terhadap Kepala Satpol PP di berbagai WAG. Hal itu berkaitan dengan beberapa persoalan terkait kinerja satuan penegak perda Sumenep yang terkesan abai terhadap masyarakat kecil.

Diketahui Satpol PP Sumenep sedang intens mencoba memberantas peredaran rokok ilegal dengan melakukan penyisiran terhadap toko-toko kecil yang disinyalir melakukan penjualan barang katanya haram tersebut.

Pengamat kebijakan publik Kota Keris, Ferry Saputra menganggap apa yang diperbuat Satpol PP tak tepat. Karena hanya menyasar toko yang menjual rokok tersebut dan tidak memperhatikan manfaatnya secara kebih luas kepada masyarakat Sumenep.

“Harus disadari rokok home industri sangat membantu masyarakat, si konsumen terbantukan dengan harga murah, si produsen bisa menyerap pengangguran yang gak mampu diatasi pemerintahan Sumenep,” jelas Ferry.

Sedangkan dilain pihak, lanjut Ferry, hasil cukai tembakau yang masuk ke Sumenep tidak bisa dinikmati langsung dengan lega oleh masyarakat Sumenep karena bnayak yang dikorupsi. “Penyerapan hasil petani tembakau juga terbantu oleh produsen produsen home industri ini,” bebernya.

Kemudian Ferry menambahkan, tentang masalah mr ball yang harusnya bisa dieksekusi karena meresahkan masyarakat tetap dibiarkan menjual miras dengan bebas. “Sepertinya pemerintah Kabupaten Sumenep tak punya kehormatan untuk menindak,” tukasnya.

“Tenggelamkan kadis banci yang gak berani eksekusi tempat hiburan yang tetap menjual minuman keras, padahal tugas utamanya adalah menjaga ketertiban masyarakat Sumenep,” ketus Ferry.

Mungkin apa yang disuarakan oleh warga masyarakat Kota Keris dapat menjadi pertimbangan Bupati Sumenep untuk dapat mengevaluasi ulang kinerja kedua Kepala OPD yang dianggap telah mencoreng citranya.