SuaraMadura.id – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV atau yang biasa disebut Balai Besar Jatim dituntut segera mencopot Kordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep.
Hal tersebut disampaikan Prasianto dari Aliansi Progresif Sumenep sebagai respon atas mencuatnya dugaan pemotongan anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Sumenep).
“Kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat kongkalingkong permainan pemotongan anggaran BSPS Sumenep tersebut juga ada. Data dan dokumentasi pun telah kita kantongi,” jelas Prasianto. Kamis (13/2)
Ditambah, kata Prasianto, Korkab BSPS Sumenep, Rizky Pratama juga dikabarkan memiliki gaya hidup hedon. “Sehingga kita patut menduga ada kaitannya dengan pemotongan anggaran kepada setiap penerima,” ujarnya.
Selain itu, Rizky Pratama juga diketahui merangkap sebagai penyedia material kusen bagi para penerima BSPS Sumenep. “ini video tumpukan kusen di kediaman mertuanya Korkab BSPS Sumenep,” beber Prasianto sambil menunjukkan video di handphone nya.
Sehingga menurut Prasianto, hal tersebut seharusnya sudah cukup menjadi pertimbangan BP2P Jawa IV untuk memberhentikan dan mengganti Korkab BSPS Sumenep.
“Besok kita, Aliansi Progresif Sumenep, akan melayangkan surat permohonan audiensi ke Balai Besar Jatim. Di pertemuan itu nanti kita akan beberkan carut marutnya program BSPS Sumenep dan juga bobroknya kinerja Korkab beserta para pendampingnya,” terangnya.
Pihaknya kemudian dengan tegas berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Karena menurut kami apa yang dilakukan Korkab BSPS Sumenep dan kroni-kroninya sangat biadab. Ini bantuan untuk mereka yang tidak mampu loh, masih saja tega dikorupsi,” tandasnya.
