SuaraMadura.id – Pengaduan Masyarakat (Dumas) Aliansi Progresif Sumenep yang dilayangkan terhadap BPRS Bhakti Sumekar mendapat respon dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Sumenep.
Sebelumnya, Aliansi Progresif Sumenep menyoroti persoalan tentang pengalihan Dana Kapitasi Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan melalui BPRS Bhakti Sumekar.
Dimana menurut Ketua Aliansi Progresif Sumenep, Bagus Junaidi hal itu dilakukan tanpa adanya penetapan dari bupati terlebih dahulu sebelumnya, yang mana bertentangan dengan regulasi yang ada.
Di aturan, Edi LAKi panggilan keseharian Bagus Junaidi menjelaskan, seharusnya pembukaan Rekening Dana Kapitasi dilakukan pada bank yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
“Sekarang tidak ada SK Bupati mengenai pengalihan penyaluran Jaspel Dana Kapitasi lewat BPRS Bhakti Sumekar. Silahkan dicek apa benar apa tidak,” sergahnya berapi-api.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi Progresif Sumenep telah melakukan langkah audiensi dan aksi unjuk rasa sebelumnya, yang tidak mendapatkan respon dari BPRS Bhakti Sumekar, dengan tidak menghadirkan perwakilan Kepala Puskesmas.
“Dumas telah kami layangkan pada tanggal 4 Oktober 2022 kemarin. Alhamdulillah hari ini telah direspon oleh Tipidkor Polres Sumenep, yang mengirimkan surat pemanggilan kepada saya selaku pelapor,” ujarnya sambil memperlihatkan surat tersebut, Senin (10/10).
Terakhir, Edi LAKi menerangkan bahwa dirinya sebagai Ketua Aliansi Progresif Sumenep diminta menghadap ke Unit Tipidkor Polres Sumenep pada Kamis pagi 13 Oktober 2022 mendatang guna klarifikasi dan permintaan data.
