SuaraMadura.id – Perbedaan keterangan Kejari Sumenep pada aksi demonstrasi Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) terkait persoalan Rumah Produksi dan pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) membingungkan publik Kota Keris. Jumat (31/10/26).
Mengusung tema “Kawal Supremasi Hukum, Usut tuntas Rumah Produksi dan Pengadaan Logistik KPU”, JASTRA meminta Kejari Sumenep menangani persoalan tersebut secara transparan, tegas, dan tanpa tebang pilih, terutama karena menyangkut penggunaan anggaran negara.
Direktur JASTRA, Hasyim dalam orasinya menegaskan, bahwa proses supremasi hukum terkait Rumah Produksi harus segera di tuntaskan, sebab sejak tahun 2024 belom ada kepastian hukum.
Sedangkan terkait proses pengadaan logistik KPU, Hasyim menilai terlalu lamban berkaitan dengan penetapan tersangka, dan Hasyim mendesak untuk segera mungkin penetapannya apabila sudah memenuhi bukti.
“Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika ditemukan bukti pelanggaran, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memandang jabatan dan kedudukan,” demikian penegasan JASTRA dalam aksi tersebut.
Menanggapi JASTRA, internal Kejari Sumenep yakni, Kasi Intel Endro Rizki Erlazuardi dan Kasi Pidsus Muhammad Edriyadi Djufry memperlihatkan sesuatu yang lucu dan aneh saat keduanya menjawab tuntutan peserta aksi.
Kasi Intel Endro Rizki Erlazuardi menyatakan, untuk Rumah Produksi tidak bisa dilanjut kasusnya dikarenakan tidak cukupnya bukti yang dimiliki. Sementara Kasi Pidsus Muhammad Edriyadi Djufry mengatakan sebaliknya.
Djufry menyampaikan, proses supremasi hukum pengadaan rumah produksi akan segera di proses ulang dan Kejari Sumenep akan segera mengirimkan surat ke Kejati Jawa Timur untuk ekspose terkait tindak lanjut penetapan tersangka dalam pengadaan logistik KPU.
Menurut Hasyim Kafani, berbedanya keterangan yang disampaikan keduanya tidak boleh dianggap enteng perlu ditanggapi secara serius. “Selain terlihat tidak solid pada internal Kejari Sumenep, terindikasi kuat ada yang masuk angin,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, JASTRA berharap Kejaksaan dapat menindaklanjuti persoalan Rumah Produksi dan pengadaan logistik KPU secara menyeluruh, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Sehingga supremasi hukum jangan hanya jadi retorika, tetapi harus menjadi wujud nyata,” pungkas Direktur JASTRA Hasyim Kafani yang memimpin aksi demonstrasi di depan gedung Kejari Sumenep yang sepertinya masih jauh dari kata usai.
Komentar