SuaraMadura.id – Setelah Kepala Desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 17 Januari 2023. Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia akan tiru aksi serupa.
Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia, disingkat Adkasi, berencana melakukan aksi damai pada tanggal 20 Februari 2023, sehubungan dinamika peran DPRD terkait pemberlakuan Perpres No. 33 Tahun 2020.
Dalam surat pemberitahuan aksi damai Adkasi yang dikirim kepada Kapolri, jumlah peserta yang hendak menyampaikan aspirasi tersebut direncanakan kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) yang terdiri atas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten.
Titik Aksi damai Adkasi tersebut dijadwalkan mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan berakhir di Gedung DPR RI.
Perpres No. 33 Tahun 2020 sendiri diketahui mengatur tentang Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Dalam Lampiran I Perpres tersebut mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
Ketua Adkasi H. Lukman Said yang dikonfirmasi mengenai rencana aksi damai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten mengarahkan agar menghubungi Sekjen Adkasi. “Kordinasi Sekjen saya. Saya lagi di daerah. Kampung mas,” katanya.
Sementara, hingga berita ini ditayangkan pesan WhatsApp yang dikirim kepada Sekjen Adkasi Syamsu Rizal, terlihat centang satu menandakan pesan belum diterima.
Sehingga penjelasan pasti mengenai rencana aksi damai Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia yang mengikuti jejak para Kades sebelumnya, masih belum dapat diketahui.
