SuaraMadura.id – Tanggap darurat Bidang Pemadam Kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja, yang biasa disebut Damkar Sumenep ketika banjir terjadi berseliweran di media sosial. Masyarakat pun bertanya, kemana BPBD?
Intensitas hujan tinggi dalam lima hari terakhir di kabupaten paling timur Pulau Madura, membuat Damkar Sumenep sibuk di sejumlah wilayah yang kebanjiran. Sebut saja Desa Marengan dan Desa Nambakor.
Damkar Sumenep justru nampak aktif menggantikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah disingkat BPBD, membantu masyarakat di sekitar wilayah terdampak banjir.
Kabid Damkar Sumenep, Subiyakto, yang memang rajin meng-upload setiap kegiatan bidangnya dalam berbagai kesempatan, termasuk banjir yang melanda kini. Semakin menenggelamkan keberadaan BPBD.
“Selama ini Kadis BPBD selalu membahas minimnya anggaran, namun ketika ada bencana darurat mereka kalah tanggap dengan Kabid Damkar,” ujar narasumber, salah seorang pejabat Pemkab Sumenep. Minggu (1/1/23).
Padahal, lanjut narasumber berinisial KS, Kadis BPBD merupakan alumni STPDN. Tetapi fakta di lapangan kalah cepat dengan Kabid Damkar menangani persoalan darurat banjir di Sumenep.
“Berbicara persoalan anggaran, Damkar Sumenep tidak kalah minimnya. Tapi hal itu tidak membuat Kabid Damkar berpangku tangan melainkan tetap bisa melayani, ini harus diapresiasi,” tukas KS.
Sementara, Kabid Damkar Sumenep, Subiyakto yang diminta komentarnya terkait kesibukan bidang yang dipimpinnya lebih tanggap membantu masyarakat korban banjir, terlihat tidak ingin menonjolkan diri.
“Damkar selalu bersinergi dengan BPBD. Awalnya Pengaduan masyarakat melalui Call Center 112 meminta bantuan dan karena itu panggilan jiwa maka Damkar siap turun,” kata Subiyakto. Minggu (1/1/23).
Menurutnya, Damkar hanya ingin ‘Bismillah Melayani‘ yang merupakan tagline kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi itu terwujud dan dirasakan betul oleh masyarakat Sumenep.
“Damkar Sumenep yang juga bagian dari Satpol PP selalu siap melayani masyarakat Sumenep tanpa pamrih dan dengan senang hati, tanpa ada kata menyerah. Walaupun memang perhatian pemerintah terhadap Damkar masih minim,” imbuhnya.
Kepala BPBD Sumenep, Wahyu Pribadi yang dihubungi melalui panggilan WhatsApp mengatakan bahwa sudah membagi tugas dan juga BPBD harus menyelesaikan taksasi kerugian dampak bencana tanggal 24 – 25 Desember 2022.
“Para pejabat setingkat Kabid (Eselon 3), Kabid PK yang mendampingi ke lapangan. Kabid lainnya kosong, karena pensiun. Eselon 4 juga sudah pensiun,” jelas Wahyu Pribadi, menjawab komentar jika BPBD tidak terlihat di lokasi banjir.
Selain itu, Kepala BPBD kemudian menerangkan bahwa bencana datang bersamaan dan harus berbagi tugas, “karena saat bersamaan kami juga ke lokasi tanah longsor di Rubaru , serta pohon tumbang di Manding dan Kebunagung,” katanya.
“Di Sumenep ada call center 112 yang disitu tergabung seluruh unit OPD yg terkait kedaruratan. Kami disitu saling komunikasi, disaat tim BPBD kewalahan mengatasi kedaruratan, tim lainnya akan support baik itu dari Damkar, DLH , Satgas Banjir Dinas PUTR dll , begitu pun sebaliknya,” pungkasnya.
Berdasarkan penelusuran, baik dari keterangan narasumber serta dokumentasi pada lokasi banjir di Marengan dan Nambakor, memang hanya ada petugas PHL BPBD. Sedangkan Satpol PP diwakili pejabatnya yakni, Kabid Damkar Sumenep.
