SuaraMadura.id – Sebelumnya, Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep Syamsul Arifin, ketika dikonfirmasi awak media ber-statement bahwasanya program luar biasa Khofifah yakni, SPP Gratis SMA/SMK Negeri hanya janji politik Gubernur.
“Itu kan janji politik beliau, tapi kenyataannya di Jawa Timur sekolah-sekolah besar itu meminta partisipasi orang tua siswa. Coba sampeyan jangan cek di sini saja (Wilayah Sumenep, red),” ujar Syamsul Arifin. Senin (21/11).
Ucapan Syamsul Arifin itu dilontarkan ketika awak media meminta keterangannya atas persoalan penagihan SPP yang dilakukan Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Sumenep.
Ia bahkan blak-blakan menuding wilayah lain di Jatim, seperti Surabaya, Sidoarjo, Blitar, Malang, Tulungagung melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Sumenep. Menagih SPP.
Menindaklanjuti perkataan Syamsul Arifin untuk mengecek apakah Progam SPP Gratis SMA/SMK Negeri Jatim cuma sekedar janji politik Gubernur Khofifah, awak media berhasil mendapat kejelasan.
Salah satu orang tua siswa SMA Negeri 1 Pamekasan, Eka Wardiyana menyatakan bahwa tidak ada pungutan apapun yang diminta pihak sekolah kepada dirinya.
“Untuk seragam memang sekolah menyediakan secara kolektif tetapi tidak memaksa. Kalaupun orang tua ingin membeli sendiri di luar ya dipersilahkan,,” Eka menjelaskan. Senin malam (21/11).
Ketua Bara Nusa Cabang Sumenep, Asmuni menilai apa yang dilakukan Syamsul Arifin memalukan. “Memalukan. Masa seoramg Kacabdin yang notabene kepanjangan tangan Gubernur berkomentar seperti itu,” katanya.
“Bu Gubernur Khofifah wajib segera bersikap atas kejadian yang mencoreng nama baiknya. Segera ganti Kacabdin Sumenep, karena saya yakin masih banyak sosok lain yang lebih berkualitas,” tegas Asmuni di akhir perbincangan.
Tentunya keterangan salah satu orang tua siswa SMA Negeri 1 Pamekasan tersebut sejalan dengan kebijakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yakni Program SPP Gratis.
Tidak seperti ketidakbecusan yang ditunjukkan Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Syamsul Arifin yang mengatakan program tersebut hanya janji politik.
