SUMENEP – Sejak Ramadan tahun lalu, berkat ketidaktegasan pengelola kota, puluhan pedagang kaki lima (PKL) musiman yang biasanya menjamur saat bulan puasa saja. Akhirnya menetap dan berjualan sepanjang tahun di Jalan Diponegoro, Kota Sumenep, Madura.
Berawal menjajakan beraneka macam penganan berbuka puasa alias takjil, dengan berbagai varian pelepas lapar dahaga. Puluhan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan produk makanan dan minuman, kita sebut saja Diponegoro Street Foods Sumenep. Mulai eksis di pinggir kanan-kiri jalan raya protokol tersebut.
Jika selama Ramadan, Diponegoro Street Foods Sumenep mulai buka pukul 14.00 WIB. Setelah bulan puasa berlalu, puluhan UKM kuliner Kota Sumenep membuka lapaknya di sore hari selepas Ashar hingga larut malam menjelang.
Animo masyarakat yang berkunjung ke Diponegoro Street Foods Sumenep mungkin diluar ekspektasi publik Kota Keris. Sebab, Pemkab Sumenep telah menyediakan bazar takjil yang berlokasi awal di seputaran Taman Bunga, lalu bergeser ke depan GOR bulutangkis, Pajagalan, Kota Sumenep.
Terletak di jalan protokol, keberadaan UKM Diponegoro Street Foods Sumenep punya kelebihan tersendiri. Masyarakat tidak perlu turun dari kendaraannya saat hendak jajan, tak seperti di bazar takjil yang disediakan pemkab, dimana warga yang datang harus memarkir kendaraan di luar area stand pedagang.
Baca Juga:
Perbup Pramuwisata Usulan Disbudporapar Sumenep, Dinilai Sukses Permalukan Bupati
Diponegoro Street Foods menjadi lokasi favorit warga Sumenep, Madura, berburu takjil di setiap Ramadan. Foto/© Redaksi
Seminggu puasa Ramadan 1443 H/2022 telah berjalan. Tetapi pesona Diponegoro Street Foods Sumenep ternyata tidak meredup, malah bisa dikatakan semakin ramai dan memiliki magnet tersendiri bagi warga masyarakat Sumenep dalam mencari menu berbuka puasa. Mengalahkan bazar takjil pemkab.
Ramainya pengunjung juga pembeli Diponegoro Street Foods Sumenep, dilihat Ferry Saputra, pengamat kebijakan publik Kota Keris, sebagai sebuah potensi terpendam yang hendaknya dilirik bukan diabaikan atau terabaikan oleh Pemkab Sumenep.
“Kebetulan sore tadi saya dan keluarga mencari takjil. Karena saya maunya tidak repot jadi diputuskan untuk ke daerah pelar (Diponegoro Street Foods Sumenep). Ternyata luar biasa potensi ekonominya, yang seharusnya lebih diperhatikan oleh Pemkab Sumenep,” ujar dia. Sabtu (9/4).
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Pemkab Sumenep, kata Ferry, adalah masalah lalu lintas pengunjung Diponegoro Street Foods Sumenep. Dikarenakan, bertumpuknya kendaraan warga yang membeli menjadi persoalan bagi yang pengguna jalan.
“Berada dipinggir jalan membuat pemburu takjil langsung meminggirkan motor, dan ada juga mobil, di posisi persis di depan tempat pedagang yang berjualan. Akhirnya karena membludak, Jalan Diponegoro jadi tersendat dan menggangu pengendara yang lewat,” terang dia.
Dilain pihak, Diponegoro Street Foods Sumenep memang menggerakkan perekonomian kerakyatan tetapi juga sekaligus mencerminkan amburadulnya pengelolaan dan penataan urban area (Area perkotaan) oleh pemerintah kabupaten.
Baca Juga:
CSR Kangean Energy Indonesia, Ditolak Kepala Desa Hingga Anggaran Berubah-ubah
Menurut Ferry, alangkah bijaknya Diponegoro Street Foods Sumenep ditata dan difasilitasi para pedagangnya yang telah memutar roda perekonomian kerakyatan. “Bikin car free day dari jam 17.00 – 22.00 WIB. Atau sekalian bikin street foods seperti di Jalan Alor, Kuala Lumpur, Malaysia. Atau Kya Kya Surabaya,” ungkap dia.
Padatnya lalu lintas di Diponegoro Street Foods mulai lengang setelah menjelang tengah malam. Foto/© Redaksi
“Saya pikir itu tanpa anggaran APBD, tinggal koordinasi lintas OPD. Jangan lupa retribusi kebersihan dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk Kasda (Kas daerah),” tukas Ferry, dan kemudian melontarkan sentilan kepada OPD terkait UKM Diponegoro Street Foods Sumenep. “Halo dinas pariwisata masih hidup kah anda,” sindir dia.
Sebenarnya, lanjut Ferry, Diponegoro Street Foods Sumenep masuk ranah Disperindag. Namun karena street foods lebih banyak unsur sebagai destinasi wisata kuliner dalam kota, maka yang harus beraksi lintas OPD yaitu, Disbudporapar, Disperindag, Satpol PP, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan serta Bappeda.
Kemudian Ferry juga menyinggung Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Sumenep, yang berencana mau menaikkan PAD jadi 1.5 miliar. Tapi NATO, no action talk only alias tidak ada aksi hanya wacana. cuman berwacana. “Sepertinya kalau tidak ada anggaran tak beraksi,” pungkasnya.
Baca Juga:
Luar Biasa, Temuan Dispenser Kosong Pada APMS Sapeken Ternyata Bukan Pertama Kali
Potensi tersembunyi tersebut tidak bisa disepelekan dan dibiarkan begitu saja. Diperlukan sentuhan Pemkab Sumenep melalui OPD terkait, dan bukan tidak mungkin seperti yang disampaikan Ferry dapat terwujud, Diponegoro Street Foods Sumenep akan menjelma seperti street foods di Jalan Alor, kuala lumpur atau Kya Kya Surabaya.
You must be logged in to post a comment Login