Scroll untuk baca artikel
Pendidikan

Pernyataan Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep: SPP Gratis Hanya Janji Politik Gubernur

582
×

Pernyataan Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep: SPP Gratis Hanya Janji Politik Gubernur

Sebarkan artikel ini
Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Syamsul Arifin mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis Gubernur Khofifah hanya janji politik.
Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Syamsul Arifin. © Redaksi

SuaraMadura.id – Seorang Kacabdin memiliki tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah kerjanya.

Pada Peraturan Gubernur Jatim
Nomor 59 Tahun 2018, fungsi Cabdin yaitu pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dicanangkan di bidang pendidikan menengah atas dan kejuruan.

Scroll Keatas Untuk Melanjutkan.
Hub Kami Untuk Kerjasama .

Jelas tercantum bahwa Cabdin harus melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dan program Gubernur Jatim. Salah satunya ialah Program SPP Gratis SMA/SMK Negeri yang ditetapkan Khofifah, tahun 2019.

Jadi, betapa mengejutkan jika ada Kacabdin Provinsi Jatim di sebuah wilayah yang menyampaikan jika Program SPP Gratis SMA/SMK Negeri dari Khofifah tak lebih dari sebuah janji politik belaka.

Adalah Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep Syamsul Arifin, ketika dikonfirmasi awak media ber-statement bahwasanya program luar biasa Khofifah yakni, SPP Gratis SMA/SMK Negeri hanya janji politik Gubernur.

“Itu kan janji politik beliau, tapi kenyataannya di Jawa Timur sekolah-sekolah besar itu meminta partisipasi orang tua siswa. Coba sampeyan jangan cek di sini saja (Wilayah Sumenep, red),” ujar Syamsul Arifin. Senin (21/11).

Ia bahkan blak-blakan menuding wilayah lain di Jatim, seperti Surabaya, Sidoarjo, Blitar, Malang, Tulungagung melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Sumenep. Menagih SPP.

Lebih jauh, Syamsul Arifin bahkan seperti menyindir Progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang rutin digelontorkan Pemerintah kepada setiap siswa per tahunnya.

“Namanya saja BOS. Bantuan Operasional Sekolah, bantuan, bukan pemenuhan. Namanya bantuan ya pemerintah membantu, kekurangannya ya bisa meminta partisipasi masyarakat dan orang tua,” tukas Syamsul.

Tentunya pernyataan Syamsul terdengar layaknya mencari pembenaran terhadap pungutan yang terjadi di SMA/SMK Negeri di Sumenep, yang semestinya tak terlontar dari seorang Kacabdin.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa hendaknya cepat mengambil sikap terkait apa yang disampaikan oleh Kacabdin Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Sumenep, Syamsul Arifin kalau Program SPP Gratis SMA/SMK Negeri hanya janji politik.