SuaraMadura.id | Sumenep – Hampir setiap tahun Kabupaten Sumenep menduduki peringkat 3 besar dari 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Hal ini membuat aktivis Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) angkat bicara.
Andi Holis, aktivis GPMS berpendapat, Pemkab Sumenep harus lebih gencar membuat program pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pemkab Sumenep terkesan tidak serius dalam menangani pengentasan kemiskinan ekstrem. Kenapa saya bilang begitu? Ini buktinya, nenek Hotipah (64) dan Putriya (70) yang hidup dalam kemiskinan dan tidak tersentuh program pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Hotipah (64) dan Putriya (70), warga Desa Brakas Dajah Sumenep belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) baik dari pemerintahan daerah maupun pusat. Selama ini mereka bergantung pada uluran warga sekitar.
“Mereka tinggal di gubuk reyot. Bahkan dapur dan tempat tidurnya jadi satu. Sehari-hari mereka bekerja sebagai buruh tani, membantu warga di ladang, dengan upah yang minim,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem ini, Pemkab Sumenep tidak harus mengandalkan APBD saja. Tapi, dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga bisa digunakan untuk program mengentaskan kemiskinan. Misalnya dengan mengajak kerjasama Kontraktor Kontrak Kerjasama Sumenep (KKKS).
“Masa mereka tidak mau CSR untuk membuat program pengentasan kemiskinan? Selama ini kan mereka sudah mengeruk kekayaan alam di Sumenep. Mereka juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat Sumenep dengan membantu Pemda dalam mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mengakui program pengentasan kemiskinan belum sempurna, baik itu program kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi.
Ia menjelaskan, akibat belum sinerginya program bantuan dari tingkat pusat, Provinsi, hingga Kabupaten menjadi penyebab utama penduduk Madura miskin. Disamping itu, faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia juga mempengaruhi.
“Tapi yang paling penting lagi adalah sinerginya program satu data yang kuat yang tepat sasaran memberikan program bantuan itu,” jelasnya.
Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah merumuskan peta kantong kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan skoring persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin tersebar di 15 wilayah.
Dari hasil tersebut, ketiga besar wilayah kemiskinan ada di 3 dari 4 Kabupaten di Madura. Pertama Kabupaten Sampang, dengan jumlah penduduk miskin 221.710 jiwa (21,76%). Kedua Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk miskin 196.660 jiwa (19,35%), dan Kabupaten Sumenep di posisi ketiga dengan jumlah penduduk miskin 206.100 jiwa (18,70%). (Rz)
