Pemkab Sumenep Ditodong Persoalan BBM di Kepulauan

SUMENEP – Tepat volume, tepat sasaran yang jadi ruh distribusi bahan bakar minyak (BBM) Pertamina, praktis bagai mimpi di siang bolong bagi masyarakat Kepulauan Sumenep, Madura.

Kisah klasik permasalahan BBM di wilayah kepulauan tersebut menanti kehadiran Pemkab Sumenep. Herannya, penantian itu terlihat masih panjang.

Sejumlah keluhan dan saran untuk mengatasi problem BBM di kepulauan, belum membuat Pemkab Sumenep bergerak cepat. Solusi pun baru sebatas lip service saja.

Baca Juga: Warga Pulau Raas Menjerit BBM Langka, Pemkab Sumenep Harus Hadir

Sulitnya masyarakat Pulau Raas mendapatkan BBM di kala mendekati Lebaran, mungkin tak akan pernah terjadi andai Pemkab Sumenep sudah mengantisipasi jauh-jauh hari.

Terbitnya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Belum juga dijalankan Pemkab Sumenep hingga kini.

Ferry Saputra pemerhati kebijakan publik Pemkab, angkat bicara soal BBM di Kepulauan Sumenep, Madura. Foto/© Redaksi.

“Padahal peraturan tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi permasalahan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM. Kembali pada keseriusan Pemkab Sumenep sebenarnya,” ujar Ferry Saputra, pemerhati kebijakan publik. Jum’at (29/4).

Dengan penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, kata Ferry yang juga seorang arsitek itu, perwakilan dari sekelompok masyarakat pengguna BBM tertentu di daerah kepulauan yang tidak terdapat agen/penyalur dapat membentuk sub penyalur.

“Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau Pemkab Sumenep serius memfasilitasi adanya sub penyalur BBM resmi di kabupaten tercinta ini. Di antaranya standarisasi teknis peralatan dan pemerataan HET (Harga Eceran Tertinggi),” terang dia.

Baca Juga: Antara Regulasi Sub Penyalur Pertamina, Mafia BBM dan Pemkab Sumenep

Ferry menambahkan, standarisasi teknis peralatan diperlukan agar safety dan kualitas BBM menjadi terstandar, serta diperlukan juga besaran ongkos pasti dari penyalur ke sub penyalur. “Harus ada Perbup sebagai payung hukum dan kepedulian Pemkab Sumenep,” tegas dia.

Apa yang disampaikan Ferry Saputra tentunya merupakan solusi jangka panjang. Namun kondisi kelangkaan BBM di Pulau Raas saat ini memerlukan langkah cepat dan tepat guna mengatasinya.

R. Erwien Hendra Laksmono, dari Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep ketika dihubungi via panggilan WhatsApp, Jum’at (29/4). Menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kecamatan Raas dan Pertamina terkait kelangkaan BBM yang terjadi.

Baca Juga: Kaleng Khong Guan Khas Lebaran, Biskuit atau Rengginang?

“Kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Camat Raas dan juga Pertamina. Untuk mengatasi ketersediaan BBM menjelang Lebaran, maka akan dibantu dari APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar) di Gayam,” kata dia.

Hendra juga menerangkan jika Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep telah berkirim surat resmi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) atas kondisi kelangkaan BBM di Pulau Raas. Ia pun sepakat sub penyalur sebagai solusi ke depannya.

“Sudah dibicarakan dengan Pak Deni dari Pertamina tentang sub penyalur. Memang prosesnya masih panjang tetapi kami siap melakukan perubahan dan sedang menyusun Perbup untuk diajukan ke Bagian Hukum,” tutupnya.

Kapal pengangkut BBM terbakar di Pulau Sapudi, Sumenep, Madura. Rabu, 26 Januari 2022. Foto/Kempalan.

Masih ingatkah saat Kapal Motor (KM) Khotijah 01 pengangkut BBM yang terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Gayam Sapudi, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu, 26 Januari 2022 lalu.

Begitu juga dengan kejadian penangkapan terhadap warga masyarakat Pulau Raas yang akan mengirim BBM dari pelabuhan Dungkek, Sumenep pada Selasa, 5 April 2022 oleh Satuan Penegakkan Hukum Polairud Polda Jatim.

Diperlukan kehadiran Pemkab Sumenep melindungi masyarakatnya, dalam bentuk Perbup yang mengatur pendistribusian BBM untuk mencegah kejadian serupa tak terulang kembali di kemudian hari.

Selain itu juga perlunya regulasi atas HET BBM yang dibolehkan demi keteraturan harga di wilayah kepulauan. Diharapkan slogan Pemkab Sumenep, yaitu ‘Sumenep Melayani’ benar-benar dirasakan keberadaannya.