Scroll untuk baca artikel
Pemerintahan

Pagerungan Besar Pendulang Suara Lawan Politik, Dilindungi DPMD Sumenep?

324
×

Pagerungan Besar Pendulang Suara Lawan Politik, Dilindungi DPMD Sumenep?

Sebarkan artikel ini
Pagerungan Besar Pendulang Suara Lawan Politik, Dilindungi DPMD Sumenep?
Kantor DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Sumenep). Foto/Sumenep News.

SuaraMadura.id – Sosok Kades Pagerungan Besar, H. Yulandi Abd. Rochim yang sedang disorot atas kinerjanya karena sering mangkir berdinas akibat sibuk sebagai mengkoordinir Hibah DPRD Jatim, ternyata juga pendulang suara lawan politik ‘Sumenep Melayani’.

Posisinya yang diinfokan sebagai koordinator kecamatan untuk program bantuan Hibah anggota DPRD Jatim dari partai mercy yang akan diturunkan di Kepulauan Sapeken tentunya memiliki peran strategis untuk mengumpulkan massa sebagai kepentingan politis.

Scroll Keatas Untuk Melanjutkan.
Hub Kami Untuk Kerjasama .

Rochim pun dianggap berperan besar atas kekalahan ‘Bismillah Melayani’di Kecamatan Sapeken, Sumenep, Madura, saat kontestasi Pilkada lalu. “Bahasanya saat itu, gak apa-apa desa lain kalah, yang penting Pagerungan Besar harus menang dari 01 (Nomor urut Fauzi-Eva ketika Pilkada, red) ungkap salah satu narasumber. Rabu (10/8).

Terbukti memang, perolehan suara paslon ‘Bismillah Melayani’ (kini Sumenep Melayani) kalah di kisaran dua ribu suara dari lawan politiknya. Khusus di Pagerungan Besar, keok Dengan perolehan suara yang mencolok.

Ketua DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI) Jatim, Bagus Junaidi menilai pemerintahan ‘Sumenep Melayani’ belum sepenuhnya terimplementasikan di bawah. Salah satunya datang dari para kades yang menjadi ‘pendulang suara’ kubu sebelah.

“Jabatan kepala desa sesungguhnya tak bisa lepas dari unsur politis. Mereka yang telah berkorban banyak tentunya tidak akan mudah tunduk kepada yang tidak dipilihnya, meskipun secara regulasi mau tidak mau mereka harus patuh,” ujar Edi LAKI. Kamis (11/8).

Kemudian, terkait Kades Pagerungan Besar, Rochim yang dalam pemberitaan sebelumnya dikabarkan jarang sekali berada di desanya, Edi LAKI menilai semestinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep bisa bersikap.

“Kalau mau bicara aturan, DPMD harus bersikap terhadap kades terindikasi nakal. Jangan sampai seolah ada kesan melindungi, apalagi kepada mereka yang notabene ikut terjun dalam politik praktis,” tukasnya.

Pagerungan Besar Pendulang Suara Lawan Politik, Dilindungi DPMD Sumenep?
Kediaman Kades Pagerungan Besar, Rochim di Kota Sumenep, Madura. © Redaksi.

Sementara, Rochim yang berhasil ditemui di kediamannya di sebuah perumahan daerah Kota Sumenep, mengaku baru seminggu meninggalkan Pagerungan Besar karena ada keperluan keluarga.

“Saya mengurus putri saya yang kecelakaan jadi bolak-balik ke Surabaya. Kemarin sudah mau kembali ke pulau (Pagerungan Besar, red) tetapi ada keluhan lagi pada lukanya jadi saya balik lagi ke Surabaya,” kata Rochim. Kamis (11/8).

Ketika dirinya disinggung mengapa bisa kades dan sekdes meninggalkan Desa Pagerungan Besar dalam waktu bersamaan, ia juga mengelak. “Sekdes ada di Pagerungan Besar, gak mungkin ditinggalkan langsung kita berdua,” ucapnya.

Padahal semalam, Sekdes Pagerungan Besar, Mursalin menghubungi nomor awak media dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu karena ia berada di Sumenep, dengan alasan ingin bersilaturahmi.

Ia juga membantah jika dirinya adalah sebagai koordinator program Hibah DPRD Jatim dari partai mercy. “Apa ada bukti tertulis ataupun lisan, jika memang saya menjadi koordinator bantuan tersebut,” dalihnya.

Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni yang dikonfirmasi mengenai ulah Kades Pagerungan Besar yang dianggap dilindungi oleh dinasnya, belum merespon walau terlihat tanda centang dua warna biru menandakan pesan telah terbaca.

Proses Pilkada Sumenep berikutnya tak terasa semakin mendekat, apakah para pendulang suara lawan politik sebelumnya akan semakin beringas? Mengingat tak ada ketegasan dari dinas terkait dalam hal ini DPMD Sumenep.