Kepulauan Kabupaten Sumenep Masih Tertinggal dari Segi Pembangunan

SuaraMadura.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep belum dapat memberi rasa keadilan pada wilayah kepulauan. Perbedaan jumlah anggaran yang dialokasikan dari tahun ke tahun masih dirasa jomplang.

Disparitas kepulauan di Kabupaten Sumenep telah berlangsung lama, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan banyak lagi sektor lainnya. Perhatian pemerintah terus diharapkan.

Hal tersebut kemudian menjadi bahasan acara channel YouTube BagiBerita.id yang menghadirkan narasumber perwakilan masyarakat kepulauan yakni Musahnan, SE., Ketua MP3S dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Partai PKB di Dapil VI, Abu Hasan.

Berjudul “Anggaran Sumenep Untuk Kepulauan Jomplang, 2024 Ganti Bupati?” Musahnan menyampaikan bahwasanya Kabupaten Sumenep sebetulnya identik dengan kepulauan mengingat ada 126 pulau yang dimiliki.

“Sampai saat ini kami masyarakat kepulauan masih belum merasakan kehadiran Pemerintah Kabupaten Sumenep, masyarakat kepulauan masih merasa tertinggal dari segi pembangunan, ujar Musahnan, Sabtu (14/01/23).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Sumenep itu menegaskan jika Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum adil dalam pengalokasian anggaran bagi wilayah kepulauan.

Sementara Abu Hasan, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep menjelaskan, di dalam anggaran sebesar 2 triliun lebih, sebanyak 60 persen habis tersedot untuk pembiayaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya sendiri di DPRD baru tiga tahun, dan dua tahun belakangan kita dibenturkan dengan susana Covid-19, refocusing. Maka saya berharap kepada Bupati Achmad Fauzi di tahun 2023 ini mampu menjalankan janji politiknya terkait prioritas pembangunan di kepulauan,” terangnya.

Abu Hasan menambahkan, perwakilan konstituen masyarakat kepulauan di DPRD Kabupaten Sumenep ada 7 (tujuh) orang termasuk dirinya, dan memang alokasi anggaran di tahun 2023 masih belum maksimal.

“Tetapi tidak jarang bapak bupati mengambil terobosan-terobosan di tengah jalan dengan judul anggaran mendahului. Artinya bukan tidak mungkin ketika bapak bupati memandang penting pembangunan di kepulauan,” kata Ab Hasan, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil VI.