SUMENEP – Sebanyak 4 Desa di Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terancam dalam pemotongan Dana Desa (DD) tahun 2022.
Pemotongan terhadap 4 Desa di Kecamatan Nonggunong dilakukan lantaran laporan pertanggung jawaban (LPJ) realisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2021 berstatus tidak valid.
Adapun 4 Desa di Kecamatan Nonggunong yang dianggap berstatus invalid diantaranya, Desa Somber, Desa Tana Merah, Desa Sokarami Paseser dan Desa Sokarami Timur.
Akibatnya, status invalid dari laporan realisasi BLT DD tahun 2021 berdampak pada pemotongan DD Tahun 2022.
Bermaksud untuk menelusuri keabsahan 4 Desa yang diduga tidak melaporkan realisasi BLT DD tahun 2021 tersebut, awak media bertandang menemui koordinator operator desa di Kecamatan Nonggunong, Mulayadi.
Baca juga: Simsalabim… Atnawi dan Tim Pengangkatan Pendekkan Usia Perangkat Desa Badur
Ternyata, hal itu dibenarkan oleh Mulyadi, bahwa dirinya sempat mendapatkan data laporan tersebut dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.
Data tersebut, menurut pengakuan Mulyadi sudah disebarkan di grup operator untuk segera ditindak lanjuti.
“Saya sempat melihat di grup, dan data tersebut sudah disebar ke masing-masing operator desa yang bersangkutan,” ucap Mulyadi, Senin (13/6).
Hal tersebut membuat awak media penasaran untuk menindaklanjuti kejelasan data itu serta melakukan klarifikasi pada desa yang bersangkutan, salah satunya Desa Sokarammi Timur.
Kepala Desa Sokarammi Timur, Rasyid menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu menahu perihal tersebut, sebab pada realisasi BLT DD tahun 2021 masih dijabat oleh PJ Saputro.
Baca juga: 2 Bangkai Sapi Ditemukan Tersangkut di Sungai Lodan Sampang
“Saya tidak tahu Mas, karena pada saat itu masih jabatannya PJ Saputro,” jelasnya.
Namun, upaya klarifikasi awak media ditindaklanjuti oleh Kades Rasyid terhadap operator desanya.
Melalui tindaklanjut informasi tersebut, Rasyid mengaku bahwa operator desa Sokarammi Timur sudah menyetorkan laporan realisasi BLT DD Tahun 2021.
“Sudah saya tanyakan sama operator Mas, sudah selesai dilaporkan ke DPMD,” jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh pihak 3 desa lainnya yang mengaku sudah menyampaikan laporan realisasi tersebut kepada DPMD Sumenep.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Nonggunong, melalui Kasi PMD Kecamatan Nonggunong, Edi Kasmanto menepis bahwa 4 Desa yang dimaksud bukan tidak melaporkan realisasi BLTDD 2021 tersebut.
Namun kata dia, terkadang desa tidak melakukan pengarsipan di kantor sehingga pada saat laporannya diminta kembali oleh DPMD membuat Desa kelabakan alias kebingungan.
“Yang sering terjadi begitu, jadi laporannya itu disetor ke DPMD ketika diminta kembali tidak ada rangkapannya,” jelasnya.
Biasanya, setiap kali pencairan desa langsung melakukan penandatangan penerimaan. Sehingga, tidak mungkin jika tidak direalisasikan.
“Tidak mungkin ada penyelewengan, sebab sejak 2021 langsung dipantau oleh Forpimka,” katanya.
Bermaksud untuk menanyakan pemotongan DD tahun 2022 lantaran disinyalir tidak melaporkan realisasi BLT DD tahun 2021, awak media mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf.
Namun, upaya tersebut tidak mendapat respon apapun, sehingga menjadi penelusuran lebih lanjut untuk klarifikasi tentang informasi pemotongan DD yang bakal dilakukan pada 4 desa di Kecamatan Nonggunong, tahun 2022.
