Scroll untuk baca artikel
Pendidikan

Cabdin Pendidikan Sumenep Tak Berdaya Hadapi Mafia SPP

206
×

Cabdin Pendidikan Sumenep Tak Berdaya Hadapi Mafia SPP

Sebarkan artikel ini
Cabdin Pendidikan Sumenep Tak Berdaya Hadapi Mafia SPP
Pegawai Cabdin Pendidikan Sumenep, Imam (bersandar di sofa). © Redaksi

SuaraMadura.id –  Masih terjadinya pungutan liar di SMA Negeri Sumenep seolah membuktikan ketidakberdayaan Cabdin Pendidikan Sumenep menghadapi mafia SPP.

Persoalan pungutan sumbangan partisipasi pendidikan atau SPP yang ditagih kepada peserta didik SMA Negeri Sumenep itu kini berlabel BPPMP.

Scroll Keatas Untuk Melanjutkan.
Hub Kami Untuk Kerjasama .

“Bukan SPP namanya tapi BPPMP. Ada kuitansinya kok,” ujar narasumber salah satu orangtua siswa di SMA Negeri 1 Sumenep yang menolak disebut namanya. Rabu  (24/5/23).

Sejurus kemudian narasumber mengirimkan foto kuitansi pembayaran BPPMP periode Mei – Juni sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terlihat kop Komite SMA Negeri 1 Sumenep di atasnya.

Padahal, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di berbagai kesempatan telah dengan tegas melarang adanya pungutan terhadap siswa, apapun nama dan bentuknya.

Pemprov Jatim pun mengalokasikan APBD dalam bentuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) sebagai pengganti SPP yang digratiskan.

Sehingga tetap adanya pungutan setiap bulan kepada peserta didik SMA Negeri Sumenep menimbulkan dugaan adanya peran mafia SPP di dalamnya.

Seperti disampaikan oleh Prasianto dari Aliansi Progresif Sumenep. “Masih ditariknya SPP tiap bulan membuktikan adanya mafia. Lucunya Cabdin Pendidikan seperti gak berdaya,” katanya. Rabu (24/5/23).

“Karena, persoalan pungutan SPP di SMA Negeri Sumenep tidak ada habisnya. Wajar kalau kemudian kita berasumsi ada peran mafia di situ,” katanya.

Disinggung terkait kuitansi berlabel Komite SMA Negeri 1 Sumenep untuk pembayaran BPPMP, Prasianto menganggap itu sebagai upaya cuci tangan.

“Itu saya anggap salah satu upaya melegalkan pungutan SPP. Sekolah dilarang, jadi mereka menggunakan nama Komite,” imbuhnya.

Mengkonfirmasi hal tersebut, upaya konfirmasi dilakukan dengan mendatangi kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim (Cabdin Sumenep).

Namun disayangkan Kepala Cabdin Sumenep tidak terlihat di tempat. Salah satu pegawai yang bernama Imam pun terlihat acuh tak acuh menanggapi pewarta.

“Saya gak bisa ngasih kalau gak ada perintah dari Pak Cabdin,” dalih Imam ketika pewarta menanyakan nomor kontak Kepala Cabdin Pendidikan Sumenep yang baru saja menjabat.