SuaraMadura.id – Empat lahan parkir di Pasar Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Madura, diketahui menyetor tiap bulan kepada PNS Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep.
Besaran uang setoran dari empat lahan parkir yang selalu ramai di pusat Kecamatan Arjasa, adalah dua puluh ribu rupiah per harinya. Sehingga nominal per bulan yang disetor kepada PNS Perhubungan Sumenep adalah enam ratus ribu.
“Pada waktu rapat di Aula Kecamatan Arjasa bulan Oktober tahun kemarin ada pegawai dari Perhubungan Sumenep datang dan meminta dari tiap lahan parkir per hari menyisihkan uang lima ribu rupiah,” beber salah satu jukir yang meminta tidak disebut namanya.
Adapun alasannya, lanjut si jukir, uang lima ribu rupiah yang diminta disisihkan dari tiap lahan parkir oleh PNS Perhubungan Sumenep ialah untuk pembelian lampu penerangan jalan umum ketika suatu waktu ada yang rusak atau mati.
Menanggapi hal itu DPP LSM Bidik, Muchlis Fajar mengecam keras tindakan PNS Perhubungan Sumenep yang terima setoran tiap bulan dari empat lahan parkir di Pasar Kecamatan Arjasa yang tidak peruntukannya.
“Setoran enam ratus ribu rupiah per bulan kepada PNS Perhubungan Sumenep ini tidak jelas. Apakah masuk ke kas penerimaan daerah atau untuk mengisi kas kantong pribadi,” sindir Muchlis Fajar. Jumat (17/3/23).
Ia menambahkan, bahwa yang dijadikan alasan menyetor uang tersebut yaitu untuk membeli lampu PJU yang rusak pun dirasa janggal. Sebab bukan menjadi tupoksi PNS Perhubungan yang menerima setoran.
“Pak Hayat (PNS Perhubungan, red) ini setelah saya telusuri tugasnya adalah koordinator parkir, lalu kenapa juga dia ngurusin PJU yang bukan bagian dari tupoksinya? Lagaknya seperti preman saja, terima setoran parkir dari jukir yang berkeringat di lapangan,” ujar Muchlis geram.
Selain itu, pria asli Kangean yang juga Ketua Tim Cukir yang menjadi relawan pemenangan pasangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah pada Pemilukada Sumenep kemarin, menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh PNS Perhubungan tersebut.
“Ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pungli. Karena tidak ada karcis parkir yang telah diperforasi yang menandakan resmi memberi pemasukan buat Pemkab Sumenep. Yang ada setoran itu dikirim langsung ke rekening pribadi,” tegasnya.
Terakhir ia meminta agar Bupati Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang menyalahgunakan kewenangannya seperti Hayat.
Dikonfirmasi terpisah, Hayat PNS Perhubungan Sumenep mengakui bahwasanya ia menerima setoran dari hasil parkir di Kecamatan Arjasa sebesar lima ratus ribu tiap bulan, mulai dari Oktober 2022.
“Iya mas tapi itu masuk ke penerimaan daerah,” kata Hayat. Kemudian ketika ditanya kenapa tidak ada karcis resmi yang telah diperforasi, dirinya beralasan bahwa itu sifatnya bukan parkir melainkan penitipan motor.
Tak berselang lama setelah dikonfirmasi, Hayat lantas mengirimkan foto sejenis kuitansi yang berisi tulisan pembelian bohlam lampu seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah. Semacam alibi pembelaan diri PNS Perhubungan Sumenep tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan pihak terkait dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan selaku instansi tempat Hayat bernaung masih belum dikonfirmasi.
