NASIONAL – Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan LPG 3 kg dapat menggangu konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah.
Oleh karena itu Badan Anggaran (Banggar) DPR melalui ketuanya Said Abdullah, minta pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite dan LPG 3 kg dalam waktu dekat.
Melansir dari Investor Daily, Ketua Banggar DPR Said Abdullah, merespon kajian dan rencana kenaikan harga LPG 3 kg dan Pertalite yang sempat diutarakan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kami berharap pemerintah menunda kenaikan harga LPG 3 kg dan Pertalite, sebab produk ini banyak dikonsumsi masyarakat menengah bawah,” tegas Ketua Banggar DPR, Said Abdullah (11/4).
Guna meredam gejolak harga minyak dunia, Pertamina sudah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari sekitar Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter.
Baca Juga: Pihak Terkait Benarkan Kosongnya Dispenser BBM APMS Sapeken, Pengawasan Akan Dipertanyakan
Kendati begitu, harga Pertamax masih jauh di bawah harga keekonomiannya yang mencapai Rp 16.000 per liter. Artinya, Pertamina masih menanggung selisih harga jual Pertamax sebesar Rp 3.500 per liter.
Said Abdullah mengakui, kenaikan harga Pertamax tidak membuatnya risau, karena mayoritas pengguna BBM jenis Pertamax merupakan masyarakat kelas menengah atas.
Agar kelas menengah atas tidak ikut menikmati Pertalite, kata Said Abdullah, pemerintah harus merombak skema subsidi LPG dan BBM.
“Banggar DPR dan pemerintah telah bersepakat merombak skema subsidi LPG 3 kg menjadi tertutup. Sebab, dengan kebijakan penjualan terbuka seperti saat ini, siapa pun bisa menikmatinya,” ucap dia.
Said Abdullah menjelaskan, pemerintah bisa menerapkan skema subsidi tertutup untuk Pertalite. Jika skema subsidi sudah diubah, pemerintah dipersilakan menaikkan harga LPG 3 kg dan Pertalite, namun dengan catatan kenaikannya tidak dilakukam dalam waktu dekat.
“Tapi kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg tidak dinaikkan dalam waktu dekat karena saat Ramadan dan Lebaran tingkat konsumsi masyarakat sedang tinggi,” tutur dia.
Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya telah melakukan simulasi dampak kenaikan harga komoditas. Hasil kajian itu telah dipaparkan dalam rapat bersama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Baca Juga: CSR Kangean Energy Indonesia, Ditolak Kepala Desa Hingga Anggaran Berubah-ubah
Simulasi tersebut, kata dia, mencakup aspek subsidi energi, potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan pajak, inflasi, hingga dampaknya terhadap angka kemiskinan. Meski demikian, Wahyu Utomo enggan menjelaskan dampak dan hasil simulasi BKF.
