SuaraMadura.id | Sumenep – Aktivis muda yang tergabung dalam Kaukus Muda Madura (KMM) geruduk Kepala Perizinan Sumenep, karena dianggap menyalahgunakan kekuasaannya atau abuse of power.
Penyalahgunaan kekuasaan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Perizinan Sumenep, saat pimpinannya meminta harga murah dari harga semestinya, untuk kavling tanah yang dibelinya ke pengembang perumahan.
Imbas dari hal tersebut, puluhan Aktivis muda yang tergabung dalam Kaukus Muda Madura melancarkan Aksi tepat di depan Kantor DPMPTSP Kabupaten Sumenep, Madura, pada Jumat, 12 Januari 2023.
“Sebagai aktivis yang tumbuh dan besar di Kabupaten Sumenep ini, kami merasa malu punya Kepala Dinas Perizinan atau DPMPTSP, seperti Abdurrahman Riadi ini,” ujar Sahid Badri Korlap Aksi Kaukus Muda Madura. Jumat (12/01/23).
“Saya kok tidak ada pemberian kaplingan tanah seperti pimpinan OPD terdahulu Pak, duh kah ini pilih kasih. Beberapa Kadis terdahulu sudah banyak cerita ke saya,” sambung Sahid menirukan salah satu chatingan Kepala Perizinan Sumenep kepada pengembang perumahan Kota Keris.
Kemudian, lanjut Sahid, Kepala Dinas Perizinan secara blak-blakan kembali meminta potongan separuh harga. “Pokoknya semua pembelian saya diskon 50 persen,” jelas Noval kembali mengutip chat Abdurrahman Riadi.
“Pejabat yang tidak menjalankan amanah jabatannya dengan baik, seperti Kepala Perizinan ini hendaknya segera mundur dan angkat kaki dari Dinas Perizinan Sumenep. Karena hal ini hanya membuat malu Bupati dan mengotori tagline “Bismillah Melayani” yang menjadi tagline kebanggan Bupati,” tegasnya.
Kaukus Muda Madura pun menganggap ulah Kepala Dinas seperti Abdurrahman Riadi, sudah seharusnya diusir dari Kabupaten Sumenep ini. “Karena sama sekali tak berguna dan bikin susah pengusaha yang ingin mengais rezeki,” ucapnya geram.
“Bukannya bikin urusan perizinan menjadi mudah, malah mempersulit dan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya,” imbuhnya.
Maka dari itu, atas nama Kaukus Muda Madura, para Aktivis muda tersebut mendesak Kepala Dinas DPMPTSP ini mundur dari jabatannya. “Jika dalam waktu 7 kali 24 jam tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melaporkan peristiwa memalukan ini kepada Bupati,” tandasnya.
Sementara Kepala Perizinan Sumenep, Abdurrahman Riadi kepada media ini telah membantah. “Mungkin konteksnya begini, dulu ada pengembang yang menawarkan tanah ke saya ,saya beli DP ada tanda buktinya (kwitansi) tapi saya belum bayar lunas,” kata Abdurrahman Riadi. Selasa (26/12/23).
Kemudian dirinya kembali beralasan tidak pernah menekan. “Saya tidak memaksa, seandainya dia tidak mau ya tidak apa-apa, DP saya dikembalikan saja,” tukasnya.
