SuaraMadura.id – Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Pemuda (Orda) di Pulau Sapudi Sumenep sepakat tolak Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) HCML 2023 yang hanya 600 juta.
Penolakan tersebut disampaikan saat pagelaran sosialisasi PPM HCML yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Sapudi (LPMS), Minggu kemarin, 23 Juli 2023.
Selain penolakan terhadap besaran angka PPM HCML 600 juta, barisan Ormas yang hadir juga meminta kepada LPMS agar Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tidak digelar.
Ketua P3S, Salam Kempul meminta dengan tegas kepada pihak LPMS yang saat ini ditunjuk menjadi pendamping penyaluran PPM HCML 2023, agar menggagalkan Jasmas tersebut sebelum ada titik jelas jawaban tentang landasan dasar diturunkannya anggaran yang hanya 600 juta itu.
“Kalau memang tidak jelas apa dasar menurunkan anggaran yang hanya 600 juta, tolak saja, itu tidak sebanding dengan kekayaan alam kita (Pulau Sapudi),” ketus salam disela-sela rapat sosialisasi PPM HCML 2023.
Selain itu, pria yang dijuluki Aktivis kapak merah tersebut meminta agar HCML dan SKK Migas segera hadir ke Pulau Sapudi, untuk memberikan penjelasan tentang anggaran PPM yang sampai saat ini gonjang-ganjing dan menjadi bola liar di masyarakat Pulau Sapudi.
“Intinya sebelum HCML atau SKK Migas hadir ke sapudi dan menjelaskan tentang dasar hukum yang jelas tentang PPM, segala kegiatan Jasmas wajib kita tolak,” sergahnya.
Pernyataan tersebut sontak disepakati oleh sejumlah Ormas dan Orda lainnya. Karena itu, semua yang hadir di forum sepakat untuk melayangkan surat kesepakatan yang ditembuskan kepada pucuk pimpinan mulai dari daerah hingga pusat.
Surat tersebut dibuat oleh LPMS berdasarkan hasil rapat yang memuat beberapa tuntutan Ormas dan Orda.
Berikut adalah bunyi tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah Ormas dan Orda Pulau Sapudi.
1. Adanya kenaikan Anggaran PPM HCML
2. HCML wajib turun ke Pulau Sapudi dalam pelaksanaan Jasmas.
3. Ada Pos khusus untuk nelayan diluar anggaran yang ditujukan kepada Pokmas yang direkomendasikan Kepala Desa.
4. Jika tidak ada respon terkait dengan tuntutan tersebut maka akan ada gerakan nelayan menuju lokasi pengeboran.
Adapun Ormas dan Orda yang sepakat menolak angka PPM HCML hanya 600 juta dan menolak pelaksanaan Jasmas adalah Paguyuban Nelayan, Pergerakan Pemuda Pulau Sapudi (P3S), GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, IKA PMII Sapudi, Asosiasi Wartawan Sapudi, Pemuda Pancasila Sapudi, Forum Perempuan Sapudi, Asosiasi LSM Sapudi, Karang Taruna Gayam dan LPMS.
Sebelumnya, LPMS sudah melaksanakan Jasmas di Kecamatan Nonggunong. Meskipun hanya kebagian 10 % atau 90 juta dari PPM 600 juta itu, Kecamatan Ring 2 Pulau Sapudi itu diterima tanpa ada kajian khusus.
Sementara di Kecamatan Ring 1, Kecamatan Gayam, pelaksanaan Jasmas terpaksa ditolak karena tidak ada unsur perusahaan yang hadir, bahkan angkanya juga dinilai tidak sesuai, lantaran tanpa landasan dasar yang kuat dari mana angka 600 juta itu muncul.
Akibat dari itu, sejumlah undangan pelaksanaan Jasmas yang sudah menyebar ke 10 Kepala Desa Kecamatan Gayam itu, terpaksa ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan diminta sampai ada titik kejelasan dari pihak HCML.
