Connect with us

Hi, what are you looking for?

5000 Pegawai Perhutani Unjuk Rasa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Penetapan KHDPK
Unjuk rasa pegawai Perhutani. Foto/Satu Harapan.

Pemerintahan

5000 Pegawai Perhutani Unjuk Rasa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Penetapan KHDPK

SuaraMadura.id – Lebih dari 5.000 pegawai Perum Perhutani dari seluruh Pulau Jawa bergerak dan berkumpul di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta pada hari ini, Rabu, (18/5).

Pegawai Perum Perhutani akan melakukan unjuk rasa terkait Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Perwakilan Serikat Karyawan Perhutani Garut, Ade Syahdan mengatakan sedikitnya 160 karyawan dari daerah asalnya bergerak ke Jakarta.

Baca juga: Demo Pedagang Sapi Sapudi Kembali Guncang Kecamatan Gayam

Rombongannya akan gabung menjadi satu dengan 5.000 karyawan Perum Perhutani dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

“Semua orang datang ke Jakarta malam ini. Sekitar 5.000 orang,” jelas Ade saat ditemui di kantor Perum Perhutani KPH Garut sebelum berangkat, Selasa (17/5) malam.

Advertisement. Scroll to continue reading.
5000 Pegawai Perhutani Unjuk Rasa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Penetapan KHDPK

Logo Perhutani/Istimewa.

Ade menerangkan, tujuan demo itu untuk mempertanyakan nasib pegawai Perum Perhutani di Pulau Jawa setelah SK 287 Menteri LHK diterbitkan.

“Bagaimana nasib karyawan Perhutani nantinya, karena belum jelas di SK tersebut,” ujar Ade.

Selain nasib para karyawan Perhutani, pihaknya turut khawatir dengan nasib hutan lindung di Pulau Jawa.

Baca juga: Simsalabim… Atnawi dan Tim Pengangkatan Pendekkan Usia Perangkat Desa Badur

Pasalnya, semenjak SK dikeluarkan, mulai muncul sengketa terkait pengelolaan lahan yang saat ini dikelola Perhutani di Garut. “Saat ini ada sengketa pengelolaan lahan di kawasan hutan lindung,” terangnya.

Ade memperhatikan, sejak SK dikeluarkan, batas tanah yang saat ini digarap Perhutani, khususnya Garut belum jelas yang akan diklasifikasikan sebagai KHDPK. Hal itu membuat situasi di kawasan hutan menjadi panas dan rawan konflik.

5000 Pegawai Perhutani Unjuk Rasa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Penetapan KHDPK

Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Foto/Istimewa.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memutuskan dalam SK tersebut untuk menetapkan, lebih dari 1 juta hektar hutan produktif dan hutan lindung di empat wilayah Pulau Jawa yang saat ini dikelola Perhutani sebagai KHDPK.

Lebih dari satu juta hektar areal peruntukan KHDPK sebagaimana ditetapkan dalam SK tersebut, selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan Perhutanan Sosial.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kemudian digunakan untuk penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan atau pemanfaatan jasa lingkungan.

Written By

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Peristiwa

Peristiwa

SuaraMadura.id – Mantan Kades Batuampar, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap Wartawan Sumenep. Kejadian penganiayaan terhadap Wartawan Sumenep yang juga...

Peristiwa

SuaraMadura.id – Kapolres Sumenep datangkan Bidang laboratorium forensik atau Bidlabfor Polda Jatim ke lokasi kebakaran di Tricomp, salah satu unit usaha Mami Muda yang...

Peristiwa

SuaraMadura.id -Mami Muda, basecamp atau markas tempat berkumpulnya para Wartawan Sumenep yang sedang soroti kasus fraud 60 Miliar di BSI, dibakar si jago merah....

Peristiwa

Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan penyebab awal kebakaran depo Plumpang dan korban jiwa yang ditimbulkan di hadapan Komisi VI DPR RI.

Peristiwa

KM Baruna Jaya Raya yang mengangkut sembako dan material dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Sapeken, Sumenep, Madura hilang kontak.

Peristiwa

Setelah mendapatkan telepon dari Ko Apen, Bripka RS bersama Briptu RG, anggota Provos Polres Sumenep Sumenep, kemudian mendatangi Mr Ball untuk melihat kejadian tersebut.

BACA JUGA :

Sosial

SuaraMadura.id – Petani bersama Pemdes setempat melaksanakan kerja bakti tahunan memperbaiki jalan tani di Geligir Karante Desa paseraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Minggu (28/5/23)....

Pendidikan

SuaraMadura.id – Sejumlah aktivis pemerhati kebijakan publik soroti tukar guling lahan Bangunan Klaster Rumput Laut Sumenep yang dilakukan Universitas Bahaudin Muhdary (Uniba Madura). Menurut...

Pendidikan

SuaraMadura.id – Kasek SMAN 1 Sumenep, Drs Ahmad Sulaiman berikan klarifikasi mengenai kabar adanya siswa yang dilarang pulang karena belum bayar SPP. Diberitakan sebelumnya...

Pendidikan

SuaraMadura.id – Akibat belum menyelesaikan pembayaran BPPMP, sejenis SPP. Beberapa siswa SMA Negeri 1 Sumenep dilarang meninggalkan sekolah. Kejadian ditahannya beberapa siswa SMA Negeri...

Pendidikan

SuaraMadura.id –  Masih terjadinya pungutan liar di SMA Negeri Sumenep seolah membuktikan ketidakberdayaan Cabdin Pendidikan Sumenep menghadapi mafia SPP. Persoalan pungutan sumbangan partisipasi pendidikan...

Advertisement